Ancaman Mafia Tanah Belum Mereda, ATR/BPN Catat Lebih dari 58.000 Kasus dalam 12 Tahun

Foto dari Google

Jakarta, Infofurinnews.com – Praktik mafia tanah masih menjadi ancaman serius bagi kepastian hukum dan hak kepemilikan lahan masyarakat di Indonesia. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat lebih dari 58.000 kasus pertanahan yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

Dari puluhan ribu laporan yang masuk tersebut, pemerintah telah menuntaskan sebagian besar sengketa hingga awal bulan ini. Per 3 November 2026, tercatat sebanyak 35.294 kasus berhasil diselesaikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.foto

“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/11/2026).

Baca Juga :  Pesta Akbar Peringatan Dua Tonggak Sejarah: Berau Merayakan Hari Jadinya yang Ke-72 dan Kota Tanjung Redeb yang Ke-215

Memasuki tahun berjalan, beban penyelesaian kasus pertanahan masih cukup tinggi karena adanya akumulasi tunggakan dari periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2026 saja, terdapat ribuan laporan baru yang masuk ke meja kementerian.

“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.

Baca Juga :  AMDAL PT. Berau Coal Menjadi Sorotan Publik, Kadis DLHK Kabupaten Berau Bungkam!!!

Dalam menjalankan langkah mitigasi dan penyelesaian, Kementerian ATR/BPN membagi klasifikasi permasalahan lahan ke dalam tiga kategori utama. Yaitu sengketa pertanahan, konflik pertanahan, perkara pertanahan.

Pengelompokan ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

Keberadaan jaringan mafia tanah selama bertahun-tahun dinilai menjadi salah satu pemicu utama rumitnya penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Pemerintah terus didorong untuk memperkuat pengawasan internal dan penegakan hukum guna menekan angka sengketa yang kerap merugikan masyarakat luas.

 

Penulis : Tim Red

Loading