Tanjung Selor, 8 Maret 2026 – Di tengah pesatnya transformasi infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), para pewaris takhta dari tiga entitas sejarah besar di tanah Borneo mengambil langkah strategis untuk merebut kembali peran sentral mereka.
Bertempat di Baratan, Tanjung Selor, Sabtu siang (8/3), pimpinan lembaga adat dari Kesultanan Bulungan, Kesultanan Gunung Tabur, dan Kesultanan Sambaliung menggelar pertemuan krusial guna merumuskan arah kebijakan dan posisi tawar kesultanan dalam pembangunan daerah yang dinilai kian meminggirkan eksistensi kultural mereka.
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Adat Kesultanan Bulungan, Darmansyah, ini dilatar belakangi oleh keresahan kolektif.
Selama ini, peran kesultanan sebagai pemegang mandat sejarah dan budaya dianggap hanya menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk pembangunan lintas sektoral.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh empat pilar utama kepemimpinan adat Datu Buyung Perkasa (Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kaltara), Darmansyah (Ketua Adat Bulungan Kabupaten Bulungan), Adji Raden Moh. Bahrun (pemangku adat dan Sultan Gunung Tabur), Datu Amir, Sultan Raja Muda Perkasa (Sultan Sambaliung).
“Kami telah membangun agenda program di berbagai lini. Intinya, kami akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten agar keberadaan Kesultanan diberikan porsi yang layak untuk berkontribusi dalam arah kebijakan pembangunan,” tegas Dt. Buyung Perkasa.
Bukan sekedar seremonial, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan konkret yang mencakup penguatan ekonomi dan kontribusi sosial bagi masyarakat luas.
Rencana pembangunan Kebun Ulayat sebagai sumber pendapatan mandiri bagi keluarga besar Kesultanan dan masyarakat adat.
Kesultanan Bulungan Kabupaten secara resmi menyatakan komitmen untuk menghibahkan lahan seluas 10 hektar. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan kompleks Lapas di Kaltara, fasilitas yang hingga kini sangat dibutuhkan oleh provinsi tersebut.
Menjadwalkan audiensi strategis mulai dari tingkat Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat guna menyampaikan aspirasi murni dari tiga kesultanan di pulau Kalimantan.
Sebagai bagian dari upaya menjaga marwah keraton, aliansi ini juga berencana melakukan kunjungan resmi ke Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Sinergi antar-kerajaan ini diharapkan mampu membentengi nilai-nilai adat agar tetap relevan dan dihormati di era modern.
Sultan Sambaliung, DatuAmir, menegaskan bahwa gerakan ini adalah upaya mengembalikan posisi adat sebagai mitra sejajar pemerintah, bukan sekedar pelengkap seremonial.
“Kesultanan bukan sekedar masa lalu, melainkan identitas yang harus hidup dalam kebijakan masa depan. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Pertemuan ini adalah mandat bagi kami untuk memastikan aspirasi masyarakat adat terdengar hingga ke level pusat. Kami akan melakukan kunjungan strategis ke Kesultanan Kutai Kartanegara untuk menyelaraskan agenda keraton agar marwah luhur ini tetap terjaga dan tidak luntur oleh zaman,” tandasnya datu Amir
Pertemuan ini juga diperkuat dengan dukungan dari berbagai organisasi sayap (underbow) yang terafiliasi dengan kesultanan, termasuk Laskar Permada, Laskar Tameng Adat Borneo, dan Aliansi Benua Serumpun Bulungan, yang menegaskan kesiapan putra-putri daerah dalam mengawal visi besar ini.
Langkah selanjutnya, aliansi tiga Kesultanan di Pulau Kalimantan ini dijadwalkan akan melakukan audiensi formal dengan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait di Jakarta untuk memaparkan peta jalan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.(Hasan)
