Sambaliung, infofurinnews.com – Suasana di Keraton Sambaliung, Rabu pagi (8/4/2026), mendadak tegang. Pertemuan krusial yang dijadwalkan pukul 10.00 WITA untuk membahas sengketa lahan panas dan insiden penahanan satu unit alat berat ekskavator di wilayah adat justru berakhir dengan kekecewaan mendalam.
Bukan karena tak ada jalan keluar, melainkan karena absennya para pengambil kebijakan tertinggi di Kabupaten Berau yang dianggap sebagai bentuk pelecehan konstitusional terhadap lembaga adat.
Di tengah kehadiran PYM Datu Amir, MA (Sultan Raja Muda Perkasa Sambaliung) dan PJM Adji Raden Moh. Bahrun, kursi yang seharusnya diduduki Bupati dan Wakil Bupati Berau tampak lowong.
Pemerintah Kabupaten hanya mengirimkan legalnya, Yudhi Syaputra sosok yang secara administratif tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengambil keputusan strategis.
Absensi ini memicu reaksi keras dari Sultan. Dengan nada keras dan berwibawa, PYM Datu Amir mempertanyakan integritas kepemimpinan daerah tersebut.
“Ada apa dengan Bupati, Wakil Bupati Berau, polres Berau, dan PT Berau Coal, Kenapa mereka seolah menghindari meja perundingan ini, Kehadiran perwakilan legal yang tidak bisa mengambil keputusan sama saja dengan membuang waktu. Ini bukan sekedar urusan administrasi, ini urusan sengketa lahan rakyat dan marwah adat. Dengan tidak hadirnya mereka, secara tidak langsung mereka telah menunjukkan sikap tidak menghargai dua kesultanan yang menjadi pilar sejarah di tanah Berau ini,” tegas PYM Datu Amir, MA di hadapan forum.
Sentimen negatif semakin menguat ketika diketahui bahwa Kapolres Berau dan perwakilan PT Berau Coal juga tidak menampakkan batang hidungnya.
Padahal, undangan telah disampaikan secara langsung oleh PYM Datu Amir. Lebih ironis lagi, pihak kepolisian dilaporkan tidak memberikan konfirmasi atau alasan atas ketidakhadiran tersebut.
Ketidakhadiran yang bersifat kolektif ini menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Apakah ada kesengajaan untuk mengerdilkan peran Kesultanan, Ataukah ada kepentingan besar di balik sengketa lahan ini yang membuat para pemangku kebijakan enggan bertatap muka dengan pemangku adat.
Masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut tak mampu menyembunyikan rasa geramnya. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya demi keamanan, memberikan pernyataan yang menyentil moralitas para pemimpin daerah.
“Kami datang ke sini berharap ada titik terang, tapi yang kami lihat adalah kursi kosong. Kapolres dan PT Berau Coal yang diundang langsung oleh Sultan saja berani mangkir tanpa kabar. Ini bukan cuma tidak sopan, ini penghinaan terhadap prinsip moral dan adat kami. Seolah-olah kerajaan di Berau ini sudah dianggap tidak ada lagi. Ada apa di balik kekompakan mereka untuk tidak hadir? Apakah kepentingan perusahaan lebih besar daripada kehormatan leluhur kami,” ujarnya dengan nada getir.
Meski para elit utama mangkir, rapat tetap dihadiri oleh beberapa instansi yang masih menunjukkan itikad baik, di antara. Subdenpom VI/13 Berau (PM), Kapt. Roni S. Kejaksaan Negeri Berau, Imam Ramdhoni, S.H. (Kasi Intel). Camat Sambaliung, Noor Alam, S.STP. Kodim 0902/Berau, Kapt. Rudi (Danramil Sambaliung). Perwakilan Kesultanan Gunung Tabur serta tokoh masyarakat.
Kegagalan pertemuan ini untuk menghadirkan Bupati, Kapolres, dan pihak PT Berau Coal menjadi catatan hitam dalam diplomasi adat-pemerintah di Kalimantan Timur.
Ketika simbol negara (Pemerintah dan Polri) serta raksasa industri (Berau Coal) secara bersamaan menjauhi undangan resmi Kesultanan, pesan yang tertangkap sangat jelas, Adanya degradasi penghormatan terhadap institusi adat.
Publik kini menanti jawaban. Jika meja dialog diabaikan, maka jangan salahkan jika sengketa lahan di Sambaliung ini akan bergeser menjadi bola panas yang mampu memicu eskalasi konflik sosial yang lebih luas.
Apakah Berau masih dipimpin oleh mereka yang peduli pada akar budaya, atau hanya oleh mereka yang patuh pada kepentingan korporasi. (Hasan)
