Berau  

Misi Belum Rampung, 372 Kilometer Tapal Batas Berau–Kutim Terkatung-Katung, Negara Dituntut Beri Kepastian Mutlak

Berau, infofurinnews.com – Sengketa wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, kembali membara. Di balik garis demarkasi yang membentang ratusan kilometer, tersimpan persoalan krusial yang menyangkut nasib administratif warga, kepastian hukum, hingga efektivitas pelayanan publik di kawasan perbatasan.

Isu strategis ini kembali mengemuka setelah tokoh senior Berau, H. Makmur HAPK, mengangkatnya dalam podcast bertajuk Bersama untuk Negeri.

Sorotan tajam ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penyelesaian tapal batas bukan sekedar urusan birokrasi di atas meja, melainkan mandat konstitusional untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, total bentang garis perbatasan antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur mencapai 589,64 kilometer.

Namun, dari angka fantastis tersebut, lebih dari separuhnya yakni 372,68 kilometer masih berstatus abu-abu atau belum disepakati sepenuhnya oleh kedua belah pihak.

Baca Juga :  Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Bupati Berau Sentil Kesadaran Sampah dan Tegaskan Kewajiban CSR Perusahaan

Wilayah-wilayah inilah yang kini menjadi pekerjaan rumah besar dalam meja fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang total Panjang Perbatasan, 589,64 km dan Area Belum Disepakati, 372,68 km.

Bukan Sekedar Garis di Atas Peta
Bagi publik dan pengamat kebijakan, ketidakpastian batas wilayah ini membawa dampak sistemik yang tidak boleh dianggap remeh. Penegasan batas administrasi memegang peranan vital dalam beberapa sektor esensi.

Kejelasan wilayah memastikan distribusi layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tepat sasaran tanpa ada warga yang terabaikan akibat tumpang tindih kewenangan.

Pemerintah daerah memerlukan kepastian yurisdiksi untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara presisi.

Menghindari potensi konflik horizontal maupun administratif di tingkat tapal batas akibat klaim sepihak.

Baca Juga :  Bom Waktu di Bumi Batiwakkal, Masyarakat Berau Layangkan Mosi Tidak Percaya ke PT Berau Coal

Kehadiran H. Makmur HAPK dalam diskursus publik ini menandakan bahwa isu perbatasan tidak boleh dibiarkan jalan di tempat. Publik Berau dan Kutai Timur kini menuntut transparansi penuh dari pemerintah pusat dan provinsi.

Sejauh mana tahapan fasilitasi telah dicapai bagian wilayah mana saja yang sudah menemukan titik temu, Serta apa kendala mendasar yang membuat ratusan kilometer perbatasan ini masih menemui jalan buntu.

Masyarakat di kawasan perbatasan berhak mendapatkan jawaban yang terukur, bukan sekedar pernyataan normatif bahwa proses sedang berjalan.

Penyelesaian sengketa Berau–Kutim menuntut kombinasi ketelitian teknis, objektivitas hukum, dan ketegasan politik anggaran dari para pemangku kebijakan.

Negara, melalui Kemendagri dan Pemprov Kaltim, didesak untuk mempercepat penyelesaian berbasis dokumen autentik dan verifikasi lapangan yang transparan.

Baca Juga :  PT Kaltim Kariangau Terminal Perkuat Mitigasi Kabut Asap Karhutla Lewat Pembagian Masker dan Vitamin

Sebab, pada akhirnya, tapal batas bukan sekedar tinta hitam di atas kertas peta, di dalamnya melekat hak-hak sipil, kepastian teritorial, dan martabat masyarakat di bumi perbatasan.

Penulis : Tim Red

Loading