Berita  

Perbaikan Jalan Berau-Bulungan Dipercepat, Anggaran Rp18 Miliar Jadi Tumpuan Atasi Longsor

INFOFURINNEWS.COM, Berau — Akses vital yang menghubungkan Kabupaten Berau dan Bulungan, Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan utama dalam program perbaikan infrastruktur. Pemerintah, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp18 miliar untuk mengatasi empat titik longsor yang selama ini menjadi momok bagi para pengguna jalan, terutama saat musim penghujan.

Proyek perbaikan ini bukan sekadar tambal sulam. Menurut Koordinator Lapangan BBPJN, Yatno, penanganan yang dilakukan bersifat struktural dan permanen.

“Fokus utama kita adalah memasang Bore Pile dan Dinding Penahan Tanah (DPT) sepanjang 85 meter di titik-titik rawan,” jelasnya.

Baca Juga :  Deadlock Mediasi CSR, Warga Tumbit Melayu Tolak Pembangunan Masjid Kerdil PT Berau Coal

Ia menambahkan, proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025, dengan harapan bisa memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan longsor yang terus berulang.

Pentingnya jalur ini juga ditekankan oleh Junaidi, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Berau.

“Jalur ini sangat krusial bagi konektivitas dan pergerakan roda ekonomi di kawasan ini. Penanganan longsor menjadi prioritas utama tahun ini untuk memastikan kelancaran transportasi,” ujarnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem, kontraktor pelaksana, PT Baratan, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal.

Baca Juga :  Perkuat Pelayanan Hukum di Bidang Datun, Kejari Karawang MoU dengan Perum Perhutani dan BSI

Septa Hardi, Manager Technical PT Baratan, menegaskan bahwa mereka akan berupaya maksimal agar proyek ini dapat tuntas tepat waktu dan dengan hasil terbaik.

Proyek ini tidak luput dari pengawasan ketat. Selain diawasi oleh pemerintah, perbaikan ini juga menjadi perhatian publik. LSM Cakra dan Tim Investigasi Media telah mengambil peran aktif dalam memantau setiap tahapan pekerjaan.

Keterlibatan pihak independen ini diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek, sehingga dana publik sebesar Rp18 miliar benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. (Haris)

Loading