Berau  

Sidang Adat Dayak Basap Tembudan Tegaskan Sanksi Tegas Perambahan Lahan Ulayat Bual-Bual

Kabupaten Berau, Infofurinnews.com – Balai Adat Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi saksi pelaksanaan Sidang Adat Dayak Basap yang memutuskan sanksi tegas terhadap para pelaku perambahan ilegal di tanah ulayat Bual-Bual, Rabu (4/11/2026).

Sidang yang berlangsung khidmat dari pukul 09.00 hingga 13.00 WITA ini menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa agraria berbasis kearifan lokal.

Sidang adat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Adat Dayak Basap Kampung Tembudan serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting.

Yang hadir dalam forum tersebut unsur Pemerintah Kecamatan Batu Putih, Pemerintah Kampung Kayu Indah, Pemerintah Kampung Batu Putih, Kapolsubsektor Batu Putih, Ketua DAD Kaltim, manajemen PT Sinarindo Alam Lestari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, Sabang Merah Borneo (SMB), Perwakilan LPADKT-KU Pesisir, tokoh-tokoh adat Dayak Basap, serta ratusan masyarakat adat setempat.

Sengketa ini bermula dari adanya aktivitas perambahan lahan tanpa izin di kawasan tanah ulayat Bual-Bual yang berada di dalam wilayah adat Dayak Basap Tembudan.

Menurut Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Basap Kaltim, Barnabas Jejer, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap tatanan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.

Baca Juga :  Oknum Koperasi Merah Putih Diduga Serobot Ribuan Hektar, Kesultanan Sambaliung Turun Tangan Pasang Kain Kuning Adat

“Di dalam aturan kami orang Dayak Basap, siapa pun dia bukan cuma pendatang, orang dalam sekalipun sudah diatur batas-batas wilayahnya, baik batas buruan, batas berkebun, maupun batas wilayah adat. Jika ada yang masuk tanpa permisi, itu disebut ngemjampa-jampa, artinya meremehkan dan menganggap enteng aturan adat,” tegas Barnabas.

Ketua Sabang Merah Borneo (SMB) Kabupaten Berau, Yonathan Ilot, turut menegaskan komitmen organisasinya dalam mengawal kasus ini hingga tuntas demi melindungi hak-hak masyarakat adat Tembudan.

Penyelesaian sengketa ini juga merujuk pada sejarah panjang hubungan antara Masyarakat Adat Dayak Tembudan dan pihak Perusahaan. Berdasarkan Perjanjian Bersama tertanggal 17 Juni 2014, PT Sumalindo Alam Lestari dan masyarakat adat telah menyepakati berbagai komitmen perlindungan lingkungan, seperti konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), penanaman pohon buah, hingga penyediaan fasilitas sosial bagi warga Tembudan.

Pelanggaran terhadap batas-batas ulayat ini dinilai mencederai semangat keharmonisan yang telah lama dijaga bersama.

Melalui musyawarah mufakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif, sidang adat menetapkan empat butir keputusan utama yang diberikan dan harus segera dipatuhi oleh para pihak yang melanggar.

Baca Juga :  Sinergi Industri dan Tradisi, PT Mitra Samudra Kreasi Serahkan Hewan Kurban ke Sultanan Sambaliung Menjelang Iduladha

Dalam hal tersebut para pelaku diwajibkan membayar sanksi adat secara global sebesar 2 kati 80 bubut atau setara dengan Rp 160.000.000 juta di mana 1 bubut bernilai Rp 1.000.000. juta. Denda ini harus diselesaikan dalam batas waktu 1 minggu sejak Berita Acara ditandatangani.

Tak hanya itu, Seluruh lahan yang terlanjur dirambah atau digarap wajib dikembalikan seutuhnya kepada Masyarakat Ulayat Bual-Bual. Para pelaku dilarang keras melakukan aktivitas atau pekerjaan apa pun di atas lahan tersebut.

Ketua Adat juga menyampaikan apabila para pelaku terbukti melanggar atau mengabaikan waktu penyelesaian, denda adat akan berlipat ganda menjadi 2 hingga 7 kali lipat.

Denda yang dibayarkan berupa guci adat serta kelengkapan ritual (sesajen) yang diserahkan langsung pada hari pelaksanaan sidang sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan permintaan maaf kepada alam serta leluhur.

Lebih lanjut, Kapolsubsektor Batu Putih, Iptu Sigit Wahyudi, yang hadir langsung di lokasi, memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif para pemangku adat dalam menyelesaikan konflik melalui jalur musyawarah mufakat (restorative justice).

“Saya sangat mengapresiasi langkah dan upaya yang diambil oleh kepala adat dan pengurus adat dalam menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah, sehingga turut bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif,” ujar Iptu Sigit.

Baca Juga :  Dugaan Pelanggaran Hak Buruh di Lingkar Tambang Berau, Upah Lembur Hari Libur Diduga Tak Dibayar, Pekerja Dibayangi Ancaman PHK

Ia juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi kearifan lokal dengan memegang teguh prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Sidang adat ini ditutup dengan imbauan moral dari para ketua adat agar seluruh elemen masyarakat senantiasa menghormati aturan leluhur demi menghindari gesekan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Berau.

 

Penulis : Tim Red

Loading