Maratua, INFOFURINNEWS.COM — Citra Pulau Maratua sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia kembali tercederai oleh krisis infrastruktur yang memalukan. Selama 48 jam penuh baru-baru ini, pulau cantik di Kalimantan Timur ini mengalami kelumpuhan total jaringan telekomunikasi tidak ada sinyal telepon, tidak ada akses internet.Gangguan massal ini sontak memicu keheranan dan kekecewaan tajam dari para pelancong.
“Katanya destinasi internasional, tapi sinyal saja susah. Bagaimana turis asing mau nyaman?” keluh seorang wisatawan domestik dari Surabaya, yang pengalamannya menggarisbawahi ironi besar yang menyelimuti ikon pariwisata ini.
Hilangnya sinyal bukanlah insiden sporadis. Insiden serupa terjadi hampir setiap bulan, membuat warga lokal dan pelaku usaha pariwisata kelimpungan.
Ini adalah kontras yang mencolok: gugusan Kepulauan Derawan, termasuk Maratua, adalah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Kabupaten Berau. Namun, fasilitas penunjang, terutama di sektor digital, tampak tertinggal jauh dari status yang disandangnya.
“Sudah puluhan tahun masalah ini tidak selesai. Layanan wifi Pemda pun tidak merata, banyak titik blank spot,” ujar seorang pengusaha homestay di Desa Teluk Harapan.
Situasi ini menunjukkan adanya disparitas akut antara ambisi promosi pariwisata dan realitas infrastruktur di lapangan.
Di tengah krisis yang berulang, sorotan tajam diarahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Berau.
Instansi terkait dinilai jarang memberikan klarifikasi resmi di media sosial mengenai gangguan jaringan seluler, layanan 4G yang tersendat, maupun ketidakmerataan fasilitas WiFi Pemda.
Ketiadaan informasi resmi ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan membuat warga serta pelaku wisata tidak memiliki acuan pasti setiap kali terjadi blackout sinyal.
Melihat ketidakmampuan penyelesaian di tingkat lokal, masyarakat Maratua kini mendesak intervensi dari Jakarta.
Mereka meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI untuk segera menghimpun data ini sebagai prioritas kebijakan.
Permintaan ini berfokus pada dua hal krusial:
Penguatan infrastruktur digital di wilayah perbatasan.
Penjaminan kualitas layanan destinasi wisata prioritas nasional
Jika Maratua ingin benar-benar layak menyandang label internasional, maka pemerintah daerah, Kominfo Berau, dan penyedia layanan harus segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.
Slogan pariwisata harus sejalan dengan kenyataan di lapangan. Kelumpuhan sinyal 48 jam ini adalah panggilan darurat yang menuntut aksi, bukan sekadar janji.(Tim Red)
