Berita  

Menolak Jutaan Dolar demi Ruang Hidup, Dilema Masyarakat Adat Long Isun dan Dana Karbon Bank Dunia

Mahakam Ulu, Infofurinnews.com – Di tengah kabut tebal yang menyelimuti rimba Mahakam Ulu, sebuah perlawanan sunyi namun tegas menggema dari pedalaman Kalimantan. Masyarakat adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun secara resmi memilih untuk menolak partisipasi dalam program dana karbon Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Bank Dunia.

Keputusan ini diambil di tengah gelontoran dana fantastis. Program tersebut diketahui menjanjikan insentif bernilai total hingga US$100 juta atau setara dengan sekitar Rp1,6 triliun bagi Indonesia. Namun, bagi warga Long Isun, angka triliunan rupiah tersebut tidak sebanding dengan nilai hakikat hutan bagi kelangsungan hidup mereka.

“Bagi warga, hutan bukan sekedar penyerap karbon, melainkan ruang hidup, sumber pangan, bahan kerajinan, hingga apotek alami yang dijaga turun-temurun,” demikian ungkap komunitas setempat dalam pernyataan sikap mereka.

Baca Juga :  Monster Jalanan di Berau, Infrastruktur Negara Terancam, Netralitas Dishub Dipertanyakan

Sikap penolakan ini bukan tanpa alasan mendalam. Berdasarkan penelusuran di lapangan, keputusan tersebut berakar pada kekhawatiran nyata masyarakat terhadap potensi pembatasan tradisi berladang yang telah menjadi identitas kultural mereka.

Selain itu, warga menyoroti minimnya sosialisasi yang transparan dari pihak berwenang serta adanya dugaan tekanan terhadap warga selama proses program berjalan.

Kompleksitas masalah ini kian meruncing karena status hukum wilayah mereka, hingga kini, pengakuan resmi atas status hutan adat masyarakat Long Isun masih belum tuntas sepenuhnya.

Sebagai bentuk pencarian keadilan, perwakilan masyarakat adat tidak tinggal diam. Mereka telah resmi melayangkan pengaduan substantif ke Panel Inspeksi Bank Dunia guna menguji akuntabilitas dan prosedur program internasional tersebut di tingkat akar rumput.

Baca Juga :  Jaksa Agung Terima Kunjungan Mendes PDT, Bahas Pengelolaan Dana Desa yang Lebih Efektif

Menanggapi gelombang penolakan ini, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan bahwa alokasi dana bagi kelompok masyarakat yang menolak untuk sementara waktu akan disimpan.

Meskipun demikian, langkah ini memicu perdebatan yang lebih luas di kalangan pengamat lingkungan dan hak asasi manusia internasional.

Kasus di Kampung Long Isun membuka ruang diskusi kritis berskala global, siapa sebenarnya yang paling berhak atas manfaat ekonomi dari perdagangan karbon, Apakah negara sebagai pemegang kebijakan makro, ataukah masyarakat adat yang selama berabad-abad terbukti paling ampuh menjaga kelestarian ekologis hutan secara turun-temurun.

Ketika transisi hijau global terus digencarkan demi mengatasi krisis iklim, kisah dari Mahakam Ulu ini menjadi ujian nyata apakah keadilan iklim benar-benar berpihak kepada masyarakat yang paling rentan atau justru mengorbankan ruang hidup mereka demi angka-angka di atas kertas.

Baca Juga :  Pemerintah Kabupaten Berau bangun Pos Pengamanan di Tepian Ahmad Yani untuk Jamin Kenyamanan Wisatawan

 

Penulis : Tim Red

Loading