INFOFURINNEWS.COM – Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui sebuah strategi jangka panjang yang cermat. Menurut pengamat Sudiyanto, rencana ambisius ini akan dilalui dalam beberapa fase krusial, memastikan pertumbuhan kota yang berkelanjutan dan terstruktur.
Pada tahap awal, IKN akan diposisikan sebagai “ibu kota politik”—sebuah langkah strategis untuk menarik investor asing. Dengan masuknya investasi ini, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.
Kedatangan ekspatriat yang mengikuti investasi asing juga diproyeksikan akan memicu efek berganda (multiplier effect), yang menggerakkan roda ekonomi lokal secara signifikan.
Proses pemindahan kementerian dan lembaga ke IKN tidak akan dilakukan serentak. Hingga tahun 2028, prioritas utama adalah pemindahan para menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga.
Sementara itu, direktorat jenderal dan staf di bawahnya akan menyusul secara bertahap.
Bagi lembaga yang belum berpindah, Jakarta akan tetap berfungsi sebagai pusat operasional, namun dengan status sebagai “kantor cabang”.
Sudiyanto mengingatkan bahwa masyarakat perlu bersabar, sebab infrastruktur IKN belum sepenuhnya setara dengan Jakarta dalam waktu dekat.
Setelah berhasil menarik investasi dan ekspatriat, IKN akan berevolusi menjadi “Kota Eksklusif Ekspatriat” atau “Kota Dunia”, yang berlandaskan pada lanskap modern dan berkelanjutan.
IKN baru akan benar-benar berfungsi sebagai ibu kota negara yang baru ketika aktivitas ekonomi dan hunian sudah terisi penuh, dan kota ini tumbuh setara atau bahkan melampaui Jakarta.
Keberhasilan fase ini sangat bergantung pada “Goodwill dan Political Will” yang kuat dari pemimpin negara.
Pembangunan IKN juga membuka peluang bisnis yang beragam, mulai dari warung makan sederhana hingga potensi bisnis kelas atas yang dapat menarik ekspatriat.
IKN dipersiapkan sebagai pusat ekonomi global yang dinamis. Selain itu, IKN dirancang sebagai kota cerdas dengan konsep hijau dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.(HR)
