INFOFURINNEWS.COM, Berau – Pendekatan komunikasi yang tidak konvensional dari Wakil Bupati Berau, Gamalis, menjadi sorotan. Menurut sumber-sumber internal, dugaan Gamalis dilaporkan lebih memilih tim konten media sosial, khususnya TikTok, daripada membawa awak media tradisional untuk meliput kegiatan sehari-harinya.
Keputusan ini memicu pertanyaan tentang transparansi dan hubungan antara pejabat publik dan pers di era digital.
Sejumlah jurnalis yang bertugas di wilayah tersebut merasa bahwa tren ini bisa menjadi sinyal pergeseran signifikan dalam cara pemerintah daerah berinteraksi dengan publik.
Daripada mengandalkan liputan pers yang terverifikasi, Gamalis tampaknya memilih untuk membangun narasi sendiri melalui platform digital yang bisa menjangkau audiens secara langsung.
“Ini bukan hanya masalah preferensi pribadi. Ada implikasi yang lebih besar di sini,” ujar seorang jurnalis senior yang meminta anonimitas.
“Sebagai pejabat publik, akses media itu penting untuk akuntabilitas. Dengan mengabaikan media, apakah ada sesuatu yang ingin disembunyikan? Atau, apakah beliau hanya lebih nyaman mengontrol pesan yang disampaikan?” Tandasnya
Pergeseran Paradigma atau Kontrol Narasi?
Fenomena ini bukanlah hal baru di panggung politik global. Banyak pemimpin dunia, dari kepala negara hingga pejabat lokal, mulai mengalihkan fokus mereka dari pers tradisional ke platform media sosial untuk komunikasi langsung. Platform seperti TikTok menawarkan format yang ringkas, visual, dan personal, memungkinkan pejabat untuk menampilkan sisi yang lebih humanis dan santai, yang sering kali sulit ditangkap oleh liputan berita formal.
Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan kekhawatiran yang serius:
Hilangnya Akuntabilitas:
Liputan media tradisional melibatkan proses verifikasi, pertanyaan kritis, dan pengecekan fakta yang ketat.
Jika pejabat hanya mengandalkan konten buatan sendiri, pengawasan publik terhadap kebijakan dan tindakan mereka bisa berkurang.
Ruang Gema (Echo Chamber): Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini dapat menciptakan gelembung informasi di mana warga hanya melihat pandangan yang sejalan dengan narasi resmi, tanpa adanya kritik atau sudut pandang alternatif.
Peran Pers yang Terpinggirkan:
Dengan mengutamakan tim digital pribadi, pejabat berpotensi melemahkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Hubungan yang sehat antara pemerintah dan media adalah kunci untuk memastikan transparansi dan tata kelola yang baik.
Namun, situasi ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh pers di era digital, di mana setiap individu, termasuk pejabat, bisa menjadi “media” mereka sendiri.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Bupati Gamalis atau kantornya mengenai preferensi komunikasinya. Pertanyaan “Ada apa dengan Wakil Bupati Berau dan media?” tetap menggantung di udara.
Pertanyaannya sekarang, akankah pendekatan ini menjadi standar baru, atau akankah media tradisional menemukan cara baru untuk menegaskan kembali peran esensial mereka dalam menjaga akuntabilitas publik?(Tim Red)
