Samarinda, IFOFURINNEWS.COM – Di tengah gejolak arus urbanisasi masif yang menyertai status Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia, Pemerintah Kota Samarinda kini mengambil langkah luar biasa untuk menghadapi krisis sosial yang kian mendesak. Fokus utama adalah penanganan cepat terhadap warga terlantar, sakit, dan individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang semakin rentan.
Lonjakan populasi pendatang telah menciptakan tekanan yang signifikan pada jaringan sosial kota, bahkan ironisnya, menyebabkan beberapa warga asli Samarinda sendiri ditinggalkan dalam kondisi sakit parah.
Kota ini merespons dengan deklarasi penanganan masalah sosial sebagai prioritas operasional utama.
“Setiap permasalahan sosial, apalagi menyangkut warga dalam kondisi sakit atau ODGJ, harus ditangani segera tanpa menunggu lama,” tegas Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Samarinda, Arif Surachman, S.Sos, mengutip mandat langsung dari Wali Kota, Dr. H. Andi Harun, dan Wakil Wali Kota, Saefudin Zuhri.
Di bawah arahan pimpinan kota, Dinsos-PM telah membangun sebuah “Jejaring Respons Kemanusiaan” yang efisien dan lintas sektor.
Ini adalah upaya terkoordinasi untuk memotong birokrasi dan memastikan intervensi langsung di lapangan:
Evakuasi Darurat: Kolaborasi erat dengan layanan Ambulans 119 dan 112 memastikan evakuasi cepat bagi kasus sakit dan ODGJ yang membutuhkan stabilisasi medis segera.
Aktor Kemanusiaan Lapangan: Mobilisasi mitra sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai mata dan tangan Dinsos-PM di tingkat akar rumput.
Penegakan dan Keamanan: Untuk kasus ODGJ yang memerlukan penanganan khusus, Dinsos-PM berkoordinasi dengan
unsur keamanan lokal: Babinsa (TNI), Bhabinkamtibmas (Polri), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).
Identifikasi Biometrik: Tantangan terbesar adalah identifikasi, mengingat mayoritas kasus berasal dari luar kota.
Untuk mengatasinya, Dinsos-PM menjalin kemitraan penting dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman biometrik (perekaman mata).
Ini adalah langkah krusial untuk memastikan identitas dan mengkonfirmasi daerah asal mereka.
Penanganan tidak berhenti setelah evakuasi dan perawatan medis.
Dinsos-PM juga berfokus pada langkah berikutnya: pemulihan dan reintegrasi keluarga.
“Ketika klien sembuh, kami berkerjasama dengan rumah singgah Sehati sambil terus menyelusuri keluarganya,” tambah perwakilan Dinsos-PM.
Pernyataan ini menyoroti pendekatan holistik Samarinda, yang tidak hanya memberikan pertolongan darurat tetapi juga komitmen jangka panjang untuk mengembalikan individu yang rentan ini ke dalam lingkungan yang supportif
Inisiatif ini menggarisbawahi tekad Samarinda untuk tidak membiarkan satu pun warga lokal maupun pendatang menderita tanpa pertolongan.
Ini memposisikan penanganan masalah sosial sebagai indikator kunci dalam pembangunan kota yang berbudaya, responsif, dan siap menghadapi tantangan globalisasi dan urbanisasi di gerbang IKN.(Tim Red)
