INFOFURINNEWS.COM, Berau — Proyek pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai di Berau yang kini berfungsi sebagai Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah memicu kemarahan publik. Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp105 miliar ini, terdiri dari Rp70 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp35 miliar untuk alat kesehatan, menuai sorotan tajam karena dianggap tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan.
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat mempertanyakan transparansi dan kelayakan proyek ini, di tengah laporan adanya dugaan markup anggaran dan tunggakan pembayaran kepada tenaga kesehatan (nakes).
Keraguan publik semakin menguat, memunculkan pertanyaan kritis tentang kesehatan keuangan RSUD Abdul Rivai.
Meskipun memiliki gedung baru yang megah, laporan dari lapangan menunjukkan adanya kesenjangan mencolok.
Publik menyoroti antrean pasien yang masih panjang, fasilitas yang dianggap belum memadai, serta kualitas layanan yang belum merata.
Banyak pihak berpendapat bahwa dana sebesar itu seharusnya berfokus pada peningkatan mutu pelayanan secara menyeluruh, bukan sekadar membangun “proyek mercusuar” yang minim manfaat nyata bagi pasien.
“Dana Rp70 miliar untuk fisik dan Rp35 miliar untuk alkes, total Rp105 miliar, adalah angka yang sangat besar. Wajar jika publik curiga ada penyimpangan, karena layanan yang kami rasakan masih jauh dari memadai,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan, menyoroti kurangnya akuntabilitas publik.
Keraguan ini diperkuat oleh laporan dugaan tunggakan pembayaran jasa nakes dan pelunasan peralatan medis. Situasi ini tidak hanya membebani para pekerja medis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang manajemen keuangan di balik proyek kolosal ini.
Publik Berau kini mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh.
Tuntutan ini didasari oleh dugaan kuat adanya penyalahgunaan dana publik yang merugikan masyarakat.
“Uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, bukan untuk praktik korupsi yang mengkhianati amanah,” tegas salah seorang warga, mencerminkan frustrasi yang meluas.
Manajemen RSUD Abdul Rivai kini berada di bawah tekanan untuk memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan.
Tanpa klarifikasi yang memadai, proyek Rp105 miliar ini berpotensi menjadi simbol kegagalan, menunjukkan bahwa gedung megah tidak selalu menjamin layanan yang lebih baik.
Publik Berau kini menanti pembuktian: apakah gedung baru ini akan benar-benar meningkatkan mutu layanan darurat, atau justru menjadi catatan kritis baru dalam pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Berau?(Tim Red)
