INFOFURINNEWS.COM, BERAU – Sebuah gelombang keresahan yang memilukan melanda Kampung BaliKukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di tengah gemuruh janji pemerataan, suara-suara warga setempat yang enggan disebutkan namanya mencuat, menuding keras adanya praktik nepotisme dan diskriminasi politik dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan program kesejahteraan oleh pucuk pimpinan kampung.
Kesaksian yang dihimpun tim jurnalis menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin dan lansia diduga dialihkan kepada kelompok tertentu, sementara warga yang berada dalam kondisi darurat terpaksa gigit jari.
Warga di RT 3 BaliKukup mengungkapkan kekecewaan mendalam atas skema penyaluran bantuan material seperti seng (atap). Seorang warga yang namanya terdaftar sebagai penerima mengaku dibohongi.
“Kami itu sudah Bapak catat namanya dan terdaftar di bantuan, tapi setelah datang sengnya, Bapak [Kepala Kampung] tidak memberikannya kepada orang yang Bapak data, malah Bapak alihkan ke orang lain. Apakah itu benar?” ujar seorang warga anonim.
Selain itu, muncul tudingan bahwa setiap upaya untuk mendapatkan informasi atau mengungkapkan keluhan telah diatur.
Kepala kampung menuding bahwa pihak yang diwawancarai dalam kegiatan publik adalah orang-orang yang sudah ‘diatur’ sebelumnya, sementara suara kritis lainnya diabaikan.
“Mohon maaf, jadi orang yang mendatangkan Bapak itu sudah mengaturnya, yang ini saja yang diwawancarai. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak,” kata kepala kampung, mengisyaratkan adanya rekayasa komunikasi.
Puncak kekesalan warga terjadi saat Kepala Kampung merespons tudingan tersebut dengan kalimat yang jauh dari sikap seorang pejabat publik.
Ketika diminta bukti atas tuduhan penyaluran bantuan yang tidak merata, Kepala Kampung malah melancarkan serangan verbal.
“Mohon maaf, Pak, itu orang pembohong, orang munafik, makanya kasih tahu namanya siapa orangnya,” ujar sang Kepala Kampung.
Gaya komunikasi yang konfrontatif dan minim empati ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah jawaban seorang pejabat tertinggi kampung akan kah pantas? Sebuah reaksi yang dinilai tidak etis dan arogan, yang justru semakin memperkuat dugaan adanya masalah mendasar dalam kepemimpinan.
Lebih lanjut, seorang warga lansia mengungkapkan kesaksian yang mengguncang. Dirinya, yang sebelumnya rutin mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos), tiba-tiba dihapus dari daftar penerima.
Alasan di balik penghapusan ini dituding karena perbedaan pilihan politik saat Pemilihan Calon DPRD, di mana lansia tersebut tidak mendukung calon yang diusung oleh Kepala Kampung.
“Pembagian beras tidak dapat, malah orang [lain] dapat. Bahkan WC dan seng, kami tidak dapat. Bahkan kami numpang di WC orang atau tetangganya mereka,” tutur seorang lansia sambil terisak, menggambarkan penderitaan hidup sehari-hari yang harus numpang bahkan untuk kebutuhan sanitasi dasar.
Ironi yang paling menyakitkan adalah dugaan penyaluran bantuan yang justru berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi warga.
Informasi dari masyarakat menyebutkan, beberapa warga yang memiliki usaha dan secara ekonomi dianggap mampu malah mendapatkan bantuan seperti WC (sanitasi).
Di saat yang sama, rumah-rumah warga miskin di BaliKukup terlihat sudah mau roboh, namun luput dari perhatian.
Dugaan yang mencuat adalah bahwa bantuan-bantuan, termasuk pembangunan fasilitas, dialokasikan untuk “orang terdekat Kepala Kampung.”
Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: Apakah Kepala Kampung menjabat untuk mementingkan diri sendiri dan orang terdekatnya, sehingga masyarakat tidak dihiraukan?
Masyarakat Kampung BaliKukup kini menaruh harapan tertinggi pada instansi negara. Mereka secara terbuka meminta Bupati Berau, Gubernur, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Kampung BaliKukup.
Dengan nada sedih sambil menangis, warga juga memohon kepada Kejaksaan Kabupaten Berau, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dan memproses Kepala Kampung.
“Kami sangat menderita dan sangat tidak dipedulikan Kepala Kampung,” ujar mereka, menutup kesaksian pilu tersebut.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dan pusat terhadap keadilan sosial.
Akankah pihak penegak hukum, Bupati Berau, Gubernur, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto membiarkan masyarakat menderita, sementara dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik terus menggerogoti kesejahteraan di pulau terpencil ini? Publik menunggu jawaban dan aksi nyata.(Tim Red)
