BERAU || KALTIM || INFOFURINNEWS.COM – Proyek pembangunan peningkatan jaringan irigasi di jalan usaha tani, Tumbit Melayu, kecamatan tanjung Redeb, kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan publik, ketua LSM Cakra Kaltim menduga kualitas standar pekerjaan dan menyoroti pemborosan anggaran APBD
Terlihat awal mula di papan anggaran pada tahun 2023 dari sumber dana APBD, dengan pagu Rp. 4.7 miliar, di lanjutkan pada lokasi yang sama tahun 2024 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tumbit Melayu (DAK PENUGASAN), Rp. 2.6 dan dana (BANKEU) dengan pagu Rp. 9.5 miliar
Hasil pantauan awak media di lapangan bersama LSM Cakra Kaltim terlihat, banyak ditemukan indikasi bahwa pengerjaan proyek drainase tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Salah satu warga disekitarnya yang enggan di sebutkan namanya menyebut kondisi drainase rusak, retak, Lantaran warga menilai hasilnya tidak memuaskan karena belum ada satu tahun setelah pembangunan, drainase tersebut sudah rusak.
“Proyek ini belum ada satu tahun, tapi Dinding Drainase sudah berlobang, retak, padahal anggaran drainase ini sangat besar selama 2 tahun ini,” ungkap seorang warga yang enggan di sebut namnya.
Selain retak, terlihat dinding Drainase juga terlihat tidak merata dan bergelombang, Ini dikhawatirkan drainase tidak bertahan lama alias bisa runtuh.
Dari data yang di kumpulkan awak media bersama awak ketua LSM Cakra kaltim, terlihat dalam anggaran Proyek pembangunan peningkatan jaringan irigasi di jalan usaha tani, kampung Tumbit Melayu terlihat 2 tahun, 3 kali anggaran di tahun 2023 dan 2024.
Menanggapi adanya kejadian tersebut, Ketua LSM Cakra Kaltim Budi Untoro, angkat bicara lemahnya dan ketidak becus pihak PUPR diduga tidak kesesuaian fakta di lapangan
“Ini uang rakyat hanya di hambur – hamburkan seperti itu sayang aja, pihak PUPR tidak tegas dalam menerapkan standarnya pekerjaan yang baku harus seperi apa, makanya tingkat korupsi semakin merajalela di kalangan oknum para pemborong nakal,” ujarnya
“Biar aparat penegak hukum yang menindak lanjuti atas kegiatan yang terkesan pemborosan atas anggaran negara,” tambahannya Budi.
Selain hal itu ia juga menilai tidak optimalnya PUPR bidang SDA dalam melakukan kontrol pada setiap pekerjaan yang di inisiasinya mengakibatkan oknum – oknum pelaksana bebas melakukan perbuatan curang.
Sorotan publik terhadap proyek ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, agar dana rakyat tidak terbuang sia-sia dan kualitas bangunan sesuai harapan.
Sampai berita ini terbit kembali belum ada tanggapan apapun dari pihak PUPR bidang SDA padahal awak media ini sudah beberapa kali mengirimkan pemberitaan tersebut ke Kabid PUPR bidang SDA.(Samsul Riyadi)
