Tanjung Redeb, infofurinnews.com – Eskalasi konflik agraria di Kecamatan Sambaliung memasuki babak baru yang krusial. Pasca insiden penahanan satu unit alat berat excavator di area sengketa, PYM Datu Amir MA, Sultan Raja Muda Perkasa Sambaliung, mengambil langkah diplomasi tingkat tinggi dengan melayangkan undangan resmi kepada seluruh jajaran Forkopimda dan manajemen PT Berau Coal.
Pada Selasa (07/04/2026), PYM Datu Amir. MA. turun langsung menyampaikan undangan tersebut ke berbagai instansi kunci, mulai dari Kantor Bupati Berau, Mapolres, Kodim 0902, hingga markas Subdenpom VI/1-3 Berau.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kebuntuan komunikasi yang memicu ketegangan di lapangan.
Pertemuan bersejarah ini dijadwalkan berlangsung pada, Hari Rabu, 08 April 2026, jam 10.00 WITA sampai Selesai, di Keraton Kesultanan Sambaliung.
Agenda utama pertemuan ini adalah mediasi terbuka guna mencari solusi permanen atas permasalahan lahan yang melibatkan hak masyarakat adat dan operasional perusahaan di wilayah Sambaliung.
Dalam keterangannya, Sultan Sambaliung menegaskan bahwa kehadiran negara dan pihak perusahaan adalah kewajiban moral untuk menjaga kondusivitas daerah.
“Keraton adalah simbol pengayoman, dan hari ini kami membuka pintu untuk dialog yang bermartabat. Masalah penahanan alat berat dan sengketa lahan ini bukan sekedar urusan teknis, melainkan menyangkut keadilan bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi semua pihak. Saya mengundang Bupati, Kapolres, Dandim, Danpom, serta pimpinan PT Berau Coal bukan untuk berkonfrontasi, melainkan untuk duduk bersama sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut hingga memicu percikan yang lebih besar di akar rumput. Saya berharap semua pihak hadir dengan niat tulus untuk menyelesaikan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Mari kita buktikan bahwa di Berau, hukum dan adat bisa berjalan beriringan demi kedamaian bersama.” Ujarnya PYM Datu Amir. MA.
Kehadiran PT Berau Coal dan jajaran penegak hukum dalam pertemuan besok akan menjadi indikator sejauh mana komitmen mereka terhadap penyelesaian konflik sosial di lingkar tambang.
Publik kini menanti, apakah Meja Bundar Keraton ini mampu melahirkan solusi konkrit atau sekedar menjadi catatan administratif dalam panjangnya daftar sengketa lahan di Kalimantan Timur.(Hasan)
